You are here
Home > INFORMASI PUBLIK > Peran KPA dalam Memperjuangkan Hak Asasi dan Hak Komunitas

Peran KPA dalam Memperjuangkan Hak Asasi dan Hak Komunitas

Oleh : Drs Yahya Anshori, M,Si

I. PENDAHULUAN

Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1987 di Bali, pergerakan epidemi berlangsung cepat. Dimulai dari ledakan epidemi di kalangan pemakai napza suntik (penasun) dan belakangan meledak melalui transmisi seksual pada kelompok pekerja seks perempuan (PSP), pelanggan, lelaki seks dengan lelaki (LSL), dan waria.

Sejalan dengan pola epidemi HIV di tingkat nasional, epidemi HIV di Bali juga dimulai dari meningkatnya prevalensi HIV dan AIDS pada kelompok penasun yang kemudian diikuti dengan berkembangnya infeksi HIV melalui transmisi seksual utamanya pada kelompok WPS, LSL, waria, dan pria potensial risti. Sebelum tahun 2000, epidemi HIV dan AIDS di Provinsi Bali meningkat secara perlahan dan masih masuk dalam katagori rendah (low prevalence). Dan sejak tahun 2003 terjadi peningkatan yang tajam pada penularan melalui hubungan seksual khususnya pada kelompok penduduk tertentu (concentrated epidemic). Untuk itu, upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS terus diintensifkan.

Upaya penanggulangan AIDS menjadi kewajiban pemerintah didukung oleh seluruh komponen di masyarakat. KPA Provinsi Bali dan KPA Kab/kota se-Bali telah berperan sebagai wadah koordinasi seluruh stetakholders untuk mengerem laju penularan HIV di Bali. Sesuai rencana startegis daerah (SRAD) Bali 2015-2018, KPA juga berperan sebagai fasilitator, inisiator untuk pengembangan program pencegahan dan penanggulangan AIDS.

KPA Provinsi Bali berperan dalam melakukan koordinasi, fasilitasi, inisiasi dan dan advokasi. Beberapa peran ini dilakukan dalam rangka untuk memastikan bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan AIDS bisa dilakukan secara intensif, termasuk program  pencegahan penularan HIV, baik pada kelompok berisiko tinggi (risti) maupun kelompok masyarakat umum.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pencegahan penularan IMS/HIV melalui PMTS dan HR

Upaya pencegahan diterapkan secara komprehensif baik pada kelompok risiko tinggi (risti) dilakukan antara lain melalui Pencegahan Melalui Transmisi Seksual (PMTS) dan pengurangan dampak buruk (harm reduction). Program pencegahan IMS dan HIV melalui transmisi seksual dilakukan di 4 Kabupaten/Kota, yakni di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan dan di Kabupaten Buleleng dengan membentuk Kelompok Kerja Lokasi (Pokja Lokasi) di hot spot transaksi seks komersial. Sasarannya adalah  Wanita Pekerja Seks dan pelanggannya, MSM (Men Sex Men).

Pokja Lokasi adalah suatu struktur informal terdiri dari pemangku kebijakan wilayah setempat baik pemerintah dan tokoh masyarakat serta komunitas hot spot termasuk di dalamnya mucikari dan anggotanya. Mereka bersinergi menekan laju penyebaran HIV-AIDS agar tidak meluas dan terlokalisir di daerah itu saja. Program ini mempunyai 4 komponen yaitu:

  • Peningkatan Peran Positif Pemangku Kepentingan di lokasi,
  • Komunikasi Perubahan Perilaku,
  • Manajemen Pasokan Kondom dan Pelicin, dan
  • Penatalaksanaan IMS.

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pokja lokasi adalah : (1) mencatat/mendata anggotanya, (2) megintensifkan edukasi/penyebarluasan informasi tentang IMS dan HIV-AIDS, (3) memastikan ketersediaan kondom dan pelicin untuk anggotanya, dan (4) menjadwal dan mendampingi anggotanya dalam pemeriksaan dan pengobatan rutin anggotanya. Kabupaten yang belum memiliki pokja lokasi, program PMTS sepenuhnya dikordinir oleh Dinas Kesehatan kabupaten setempat.

2.2 Pencegahan penularan IMS/HIV melalui HR

Harm reduction (HR) merupakan bentuk upaya pengurangan dampak buruk dari penggunaan narkotika suntik dan psikotropika. Dalam konteks ini dampak buruk tersebut mencakup: HIV-AIDS, Hepatitis, IMS, over dosis dan lebih detail  World Health Organization (WHO), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dan United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) mendeklarasikan ada 9 (sembilan) program yaitu : LASS, Te3rapi Substitusi Opiat, Konseling dan Tes HIV, Pencegahan IMS, Promosi Kondom, KIE, Terapi ARV, Vaksinasi Diagnosis dan Terapi untuk Hepatitis dan Pencegahan diagnosis dan terapi untuk TB. Dalam 9 komponen ini, program HR semakin kompoarehensif. Di dalamnya juga menyangkut PMTS.

2.3. Pencegahan penularan IMS/HIV melalui Pendistribusian materi KIE, Kondom dan Lubricant.

Mengingat pemberian informasi merupakan langkah penting pertama yang diperlukan dalam upaya pencegahan dan perubahan perilaku, maka pendekatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) penting dan perlu dilakukan. Materi KIE dikemas dalam berbagai bentuk disesuaikan dengan kebutuhan populasi dan disiapkan untuk semua kelompok populasi. Kemasan  KIE bacaan yang paling diminati adalah booklet, buku saku, brosur, leaflet, flipchart, stiker, dan poster. KIE ini didistribusikan oleh mitra KPA yaitu LSM Peduli AIDS, Puskesmas, Rumah Sakit dan di lokasi-lokasi pekerja seks melalui Pokja Lokasi. KIE ini melengkapi materi pencegahan pokok yaitu kondom, lubrikan dan jarum steril.

2.4 Pencegahan penularan IMS/HIV melalui MRAN

Upaya pencegahan penularan IMS/HIV melalui Edukasi Publik bisa diwujudkan dalam beragam bentuk, termasuk pengembangan materi edukasiyang berupa poster dan brosur. Selain itu, juga bisa diwujudkan dalam bentuk pertemuan tatap muka langsung, termasuk berupa kegiatan Malam Renungan AIDS Nusantara (MRAN) pada bulan Mei 2019. Kegitan ini merupakan bagian dari aksi global The International AIDS Candlelight Memorial, yang dikoordinir oleh jaringan orang-orang yang terinfeksi HIV (Odha) di seluruh dunia. Sesuai tantangan yang dihadapi di lapangan, tema MRAN tahun 2019 adalah Intensifying The Fight For Health and Right (mengintensifkan upaya mendapatkan hak asasi dan hak kesehatan) bagi pengidap HIV-AIDS.

Disamping sebagai refleksi atas “krisis kesehatan dan kemanusiaan” yang menyertai epidemi AIDS, MRAN juga dimaksudkan sebagai momentum untuk menggugah kepedulian, membangun komitmen stakeholders untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS, serta peningkatan kualitas hidup orang yang hidup dengan HIV-AIDS (Odha).

a.Reduksi Penularan HIV

Dalam beberapa tahun terakhir, secara komulatif kasus HIV-AIDS di Bali terus meningkat. Apabila tahun 2000 kasus komulatif HIV-AIDS di Bali berjumlah 108 kasus, tahun 2005 tercatat 898 kasus, tahun 2010 tercatat 4427 kasus, maka sampai Maret 2019  kasus komulatif HIV-AIDS di Bali sebesar 21.018, terdiri dari  12.678 HIV dan 8.340 AIDS, 13.078 laki-laki dan 7.940 perempuan. Sebagian besar kasus HIV-AIDS di Bali ini ditularkan melalui heteroseksual 76,4%, disusul penularan melalui homoseksual 14,2%, pemakai narkoba suntik 4,1%, penularan dari ibu ke bayinya (perinatal) 2%,  dan tak diketahui  1,8% (Dinkes Bali).

Sampai semester I tahun 2019, proses penularan HIV melalui pemakaian narkoba suntik di Bali sudah berhasil ditekan, namun proses penularan HIV melalui heteroseksual nampak semakin terbuka, meluas dan semakin intens sampai ke pelosok pedesaan. Untuk mengerem laju penularan HIV, diterapkan stretagi Getting to 3 Zeroes, meliputi:  upaya global untuk mencapai titik nol infeksi baru (zero new infections), nol kematian akibat AIDS (zero AIDS related death) dan nol stigma dan deskriminasi (zero stigma and discrimination).

Selain itu, sejak akhir 2015 UNAIDS (United Nations Programme on HIV/AIDS) mengeluarkan strategi Fast Track 90-90-90  (90% dari orang dengan HIV harus mengetahui status mereka, 90% dari orang yang mengetahui status mereka harus menggunakan ART dan 90% dari orang yang konsisten meminum ART, HIV yang ada dalam tubuhnya tidak terdeteksi). Melengkapi Fast Track 90-90-90, tahun 2020 juga ditempuh program tiga eliminasi (HIV – Sifilis – Hepatitis B) sehingga diharapkan getting to 3 zeroes bisa dicapai pada tahun 2030.

Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/kota se-Bali yang didukung oleh stakeholders (sektor pemeritah, swasta, LSM) dan masyarakat peduli AIDS terus melakukan upaya pencegahan penularan HIV guna mencapai zero new infections. Pencegahan ini dimanefastasikan dalam berbagai progran dan kegiatan, termasuk melalui program Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN) di sekolah (SLP dan SLA), program Kader Desa Peduli AIDS (KDPA), serta berbagai kegiatan pencegahan HIV di kalangan masyakat umum (general population).

Pencegahan secara intensif juga dilakukan di kalangan populasi berisko, termasuk kalangan pengguna narkoba suntik, pekerja seks, dan pelanggannya. Sejauh ini, upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Bali telah membuahkan hasil yang positif. Hal ini tercermin dengan menurunnya prevalensi HIV pada sub populasi pekerja seks perempuan dari 22,5% pada tahun 2010 menjadi 14,5% pada tahun 2017.

b. Reduksi Stigma

Perlu diakui, upaya pencegahan dan penanggulangan HIV secara global masih terkendala dengan kuatnya stigma (cap buruk) yang melekat pada persoalan HIV-AIDS. Stigma ini kemudian memunculkan sikap deskriminasi terhadap persoalan AIDS, termasuk adanya perlakuakn deskriminasi terhadap Odha dan keluarganya. Selama 32 tahun sejak pertama kali HIV ditemukan di Bali (1987-2019), masalah stigma terkait AIDS berlahan-lahan bisa reduksi. Jika semula pada dekade 1990-an, AIDS digambarkan dalam karikatur media massa sebagai “sosok hantu mematikan”, namun gambaran itu kini tak muncul lagi. Kenyataan ini merupakan bukti bahwa stigma dan  deskriminasi bisa mulai direduksi.

Akibat dari stigma dan minimnya pemahaman masyarakat terkait AIDS, penderita AIDS bisa dikucilkan oleh  lingkungan sosialnya. Lebih lanjut, masalah stigma ini tercermin dalam bentuk perlakuan sebagian masyarakat Bali yang merasa takut dan tidak mau memandikan jenazah Odha. Untuk merespon hal ini, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali telah memprakarsai pengembangan media edukasi (berupa buku dan video) tentang tatalaksana pemulasaraan jenazah (nyiraman layon) Odha. Secara medis, empat jam setelah kematian Odha, HIV yang bersarang di jasadnya sudah mati. Dengan mengikuti prosedur kesehatan yang ditentukan,  masyarakat Hindu Bali diharapkan sudi melakukan nyiraman layon pada Odha. Orang yang terlibat dalam nyiraman layon  aman dari penularan HIV karena jenazah Odha sudah steril dari HIV.

Sejalan dengan kian melemahnya stigma dan deskriminasi, kelompok-kelompok komunitas Odha nampak semakin berdaya. Mereka tak hanya sebagai sasaran (objek) program, tetapi juga menjadi subjek dalam penanggulangan AIDS. Hal ini terbukti dengan munculnya beragam kemunitas, termasuk:  Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI), Jaringan Orang Terinfeksi HIV (JOTHI,) Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), serta Jaringan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) peduli komunitas lainnya. Kelompok-kelompok komunitas ini merupakan kekuatan civil society yang menentukan keberhasilan program penanggulangan AIDS.

Stigma AIDS yang terus terduksi juga ditopang oleh adanya kepedulian sektor/ multipihak untuk penguatan komunitas Odha. Di Bali, hal ini antara lain termanifestasikan dalam program pelatihan keterampilan vokasional dan penguatan Odha (oleh Dinas Sosial, Badan Narkotika Nasional, Komisi Penanggulangan AIDS, LSM), pembelaan hukum dan hak asasi komunitas Odha oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH), termasuk menjamin hak komunitas memperoleh pekerjaan sesuai minat dan bakat yang bersangkutan.

c. Kesehatan dan Kualitas Hidup Odha

Upaya mencegah penularan HIV serta mereduksi stigma dan deskriminasi pada Odha, disertai dengan upaya meningkatkan kualitas hidup mereka melalui penyediaan layanan kesehatan yang empati, ramah dan komprehensif. Hal ini sesuai dengan visi dan missi Gubernur Bali  Nangun Sat Kerthi Loka Bali di bidang kesehatan yaitu mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas.

Seluruh Puskesmas, RS (pemerintah dan swasta) dan pusat-pusat layanan kesehatan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat Bali termasuk layanan pengobatan infeksi menular seksual (IMS), layanan tes  HIV, serta perawatan, dukungan dan pengobatan (PDP). Dalam upaya mengintensifkan layanan sosial dan kesehatan bagi komunitas (Odha), kerjasama sinergis multipihak yang terkait amat dibutuhkan. Penjangkau lapangan (outreacher), petugas kesehatan di layanan, serta pendamping pasca layanan memiliki peranan yang penting dalam proses perawatan, dukungan dan pengobatan Odha. Tak kalah penting adalah partisipasi aktif tiap individu Odha sendiri dalam mengakses layanan kesehatan tersebut.

Sesuai strategi Fast Track 90-90-90, semakin banyak anggota masyarakat di Bali, baik dari kalangan populasi berisiko maupun masyarakat umum yang bersedia mengikuti tes HIV untuk mengetahui status kesehatannya. Seseorang yang telah mengikuti tes HIV dan terbukti terpapar HIV, maka yang bersangkutan secara dini bisa segera ditolong dengan memberinya obat Anti Retroviral (ARV) gratis sehingga ia tetap bugar dan sehat. Terbukti, Odha yang taat meminum ARV secara teratur bisa tetap sehat wal afiat, terjaga kualitas hidupnya.

 III. PENUTUP

KPA Provinsi Bali dan KPA Kab/kota se-Bali berperan sebagai fasilitator, inisiator untuk pengembangan program pencegahan dan penanggulangan AIDS. Disamping sebagai refleksi atas “krisis kesehatan dan kemanusiaan” yang menyertai epidemi AIDS, MRAN juga dimaksudkan sebagai momentum untuk menggugah kepedulian, membangun komitmen stakeholders untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS, serta peningkatan kualitas hidup orang yang hidup dengan HIV-AIDS (Odha).

Daftar Pustaka

Anshori, Yahya. 2019. Menyambut MRAN 2019: Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Odha, Bali Express – Jawa Pos Group, sabtu 18 Mei 2019.

Laporan Program KPA Provinsi Bali 2018

Laporan Kasus HIV-AIDS, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Maret 2019

 

Leave a Reply

Top