You are here
Home > BERITA KPA PROVINSI BALI > Musyawarah Provinsi OPSI Bali 2020 – 2024. Puspa Reni : Siap Bangun Koordinasi dan Komunikasi dengan Stakeholder

Musyawarah Provinsi OPSI Bali 2020 – 2024. Puspa Reni : Siap Bangun Koordinasi dan Komunikasi dengan Stakeholder

AIDSBALI.ORG

Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI), melaksanakan Musyawarah di  Adi Jaya Sunset Hotel Bali, Selasa 25 Pebruari – Rabu 26 Pebruari 2020. Dalam acara tersebut, terpilih pengurus baru OPSI Bali periode 2020 – 2024. Dimana, pengurusnya diumumkan Rabu (26/2). Terpilih sebagai Koordinator OPSI Provinsi Bali adalah Puspa Reni, Sekretaris Agus Saefulloh/Baim dan Bendahara Julius Hartanto. Koordinator OPSI Provinsi Bali terpilih Puspa Reni mengatakan siap bangun koordinasi dan Komunikasi, dengan semua stakeholder di Bali.

Tiga Pengurus OPSI Provinsi Bali siap mengadakan Koordinasi dan Komunikasi dengan stakeholder

Untuk Ketua Dewan Provinsi OPSI Bali yang terpilih adalah Dede Suhendar. Anggota Dewan Provinsi OPSI Bali adalah Gina, Lulus Handayani alias Sandra, Sugiati atau Yati dan Mujiana atau Sri. Dede Suhendar mengatakan, tugas dari Dewan Provinsi OPSI Bali adalah mengawasi serta memantau kegiatan yang dilakukan Pengurus OPSI Bali serta menerima aspirasi semua anggota semua kebutuhan Pekerja Seks yang ada di Bali.

Di sisi lain, dalam proses penyusunan Program Kerja OPSI Bali, Ketua Dewan Nasional  OPSI , Wenny menjelaskan, OPSI adalah Jaringan Nasional pekerja seks di Indonesia, dengan bentuk perkumpulan pekerja seks perempuan, transpuan dan laki-laki, yang diresmikan pada kongres I di Jakarta pada bulan Oktober 2009. “Harapan Kami, anggota OPSI bisa diterima di masyaraat luas dan diperlakukan setara dengan masyarakat lainnya,”katanya.

Ketua Dewan Nasional OPSI , Wenny menjelaskan, Pengertian OPSI dan Apa VISI dan MISInya

Wenny juga menambahkan, Visi OPSI sendiri adalah terwujudnya Negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM para pekerja seks serta berdayanya pekerja Seks di Seluruh Indonesia. Sedangkan Misi OPSI ada 5. Dimana Point limanya adalah, mendorong keterlibatan Pekerja seks dalam penanggulangan IMS, HIV dan AIDS. “Dalam organisasi OPSI, juga terdapat nilai. Dimana, nilai OPSI adalah Anti Kekerasan, Imparsial, Non Diskriminasi, kesetaraan gender, Pluralisme, keadilan, Transparansi, anti korupsi dan Solidaritas.

Wenny juga menegaskan, pada rencana Strategis OPSI pada Point 1 adalah Memperkuat kemitraan OPSI dengan pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak-hak asasi pekerja seks. “Saya kemarin menerima banyak masukan. Ada yang bilang OPSI Bali dibubarkan saja. Tapi saya pikir, sayang kalo dibubarkan, karena di Bali juga khan ada hak Pekerja Seks serta masyarakat yang termarginalkan yang juga memerlukan perlindungan serta pendampingan,”katanya.

Di sisi lain, bagian Advokasi Koordinator wilayah , Rito Hermawan menjelaskan, Tahun 2019 OPSI Provinsi sudah merecord beberapa kasus kekerasan. Tapi tidak dilaporkan ke Nasional. Usia kekerasan di lapangan bagi pekerja seks mengalami kekerasan secara beragam. Ada 6 kasus usianya dibawah 18 tahun. Kasus Kekerasan lebih banyak psikis , Fisik dan ekonomi. Kasus Ekonomi paling banyak di Jambi.

Dari 207 kasus, 53 kasus selesai ditangani. 49 kasus belum selesai ditangani/masih dalam proses, 105 kasus korban/klien tidak mau dilanjutkan kasusnya. Harapannya tahun 2020 OPSI lebih baik dan lebih agresif dalam menjalankan program.

Untuk ke Depannya, Puspa Reni selaku Koordinator OPSI Provinsi Bali akan melakukan berbagai langkah, diantaranya  mengadakan kunjungan ke KPA Kota, LBH APIK, adanya program Women March, berkunjung ke Dinas Kesehatan Kota dan Dinas Sosial. Lebih lanjut Puspa Reni mengungkapkan, anggota OPSI adalah 3 yaitu Transgender, Gender dan Transpuan.

Acara tersebut dihadiri oleh Darmawati Ginting dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dewa Suyetna dari Yayasan Kerti Praja, Ketut Yasa Jaya dari Yayasan Gaya Dewata, AA Ngurah Patria Nugraha Kepala Sekretariat KPA Provinsi Bali, Yuniambara, SIP Devisi Media KPA Provinsi Bali, yang juga editor AIDSBALI.Org serta beberapa wartawan dari KJPA Bali.***Ambara KPA Provinsi Bali

Leave a Reply

Top