Gung Patria Tegaskan, KPA Masih Dapat APBD Tahun 2021

AIDSBALI.ORG. “Sampai Tahun Anggaran 2021, Komisi Penanggulangan AIDS, khususnya yang ada di Provinsi Bali masih bisa menerima anggaran  APBD Provinsi Bali sesuai dengan Permendagri No.64 Tahun 2020,”Kata Kepala Sekretariat KPA Provinsi Bali, AA Ngurah Patria Nugraha,S.Sos, MAP yang akrab dipanggil Gung Patria ketika diwawancarai, Kamis, 17 Desember 2020 di ruang kerjanya.

Hal itu disampaikan sehubungan dengan adanya hasil pertemuan Close Out Partnership To Inspiring Transform and Conect the HIV Respons (PITCH) yang dilaksanakan Rumah Cemara Kamis 12 Nopember 2020 di Bintang Kuta Hotel, Jln Kartika Plaza Kuta Kabupaten Badung. Dimana saat pertemuan tersebut juga menyinggung anggaran yang disiapkan Pemerintah Daerah masing-masing pada Program Penanggulangan AIDS di masing-masing Daerah, khususnya Provinsi Bali.

Menanggapi penganggaran KPA Provinsi Bali dalam pertemuan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang diwakili dr Agus Suryadinata secara virtual menyampaikan, anggaran yang disiapkan untuk KPA Provinsi Bali memang disisipkan di Dinas Kesehatan. Tapi dengan adanya anggaran tersebut, maka Dinas Kesehatan khususnya P2P mengalami pembengkakan anggaran.

“Kita khawatir, karena semua lembaga akan menyoroti kita. Padahal sebagian anggaran yang masuk itu untuk Penanggulangan AIDS. Oleh sebab itulah kita sedang mencari solusi agar ketika dimunculkan, maka sub anggaran itu kelihatan semuanya,”katanya.

Jawaban terkait hal itu juga disampaikan Gung Patria setelah berkonsultasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Kepala Bappeda Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Provinsi Bali.

“Memang dalam Permendagri No 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada huruf E tentang Hal Khusus lain poin No 55 huruf f jelas mencantumkan bahwa Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam bentuk Program dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya anggaran yang diperoleh KPA bisa dalam bentuk Hibah dan masuk di SKPD terkait,”katanya.

Dari penjelasan tersebut, lanjut Gung Patria, KPA Provinsi Bali bisa memilih dua jenis proses penganggaran tahun 2021 yaitu hibah dan melalui SKPD terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Bali. “Kalau melalui hibah, aturan hanya memungkinkan setahun saja bisa diberikan hibah. Selanjutnya tidak bisa. Sedangkan kalau melalui SKPD terkait, masih memungkinkan memberikan anggaran secara terus-menerus sesuai kebutuhan Gubernur dalam mempersiapkan Penanggulangan AIDS di Daerahnya, khususnya di Bali. Jadi kita tetap menggunakan konsep Anggaran KPA Provinsi Bali disisipkan di SKPD, khususnya Dinas Kesehatan,”katanya.***TIM AIDSBALI