KPA Provinsi Bali Lakukan Berbagai Upaya Untuk Bangkitkan KDPA

DENPASAR, AIDSBALI.ORG. Berbagai cara dilakukan KPA Provinsi Bali untuk membangkitkan eksistensi Kader Desa Peduli AIDS (KDPA). Diantaranya adalah membuat Lokakarya KDPA se-Bali, Membentuk Panitia 9 yang anggotanya terdiri dari beberapa Tokoh Masyarakat di Desa Adat, Instansi serta yang lainnya. Sampai akhirnya lahir Surat Edaran Sekda Provinsi Bali terkait KDPA. Hal itu dikemukakan Kepala Sekretariat KPA Provinsi Bali AA Ngurah Patria Nugraha, S.Sos, MAP, didampingi PP KDPA I Gusti Ngurah Jiwa Tengah, Jumat, 23 Oktober 2020 lalu, usai bertemu Penyarikan Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali I Ketut Sumarta.

AA Ngurah Patria Nugraha mengungkapkan, langkah awal yang dilakukannya sebagai pengganti Kepala Sekretariat yang lama adalah meneruskan hasil Lokakarya KDPA sebelumnya. “Kita pun telah melakukan keputusan Lokakarya dengan membentuk Tim  dan sudah menghasilkan Surat Edaran Sekda Bali. Kemudian kita sudah sebar ke-9 Kabupaten/Kota. Dan sekarang masih menunggu jawaban dari Bupati/Walikota se-Bali,”katanya.

Selain itu, lanjut Patria, KPA Provinsi Bali juga sudah berkoordinasi dengan tim Sembilan KDPA, Putra Suarjaya. Tim Sembilan menyatakan siap membantu proses pembuatan pararem, “Akan tetapi KPA Provinsi Bali pun diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan MDA Provinsi Bali. Tujuannya adalah meminta petunjuk pembuatan pararem di desa adat dan bagaimana struktur administrasinya,”jelas Gung Patria.

Seiring pertimbangan tim Sembilan tersebut, maka, ungkap Patria, KPA Provinsi Bali pun melakukan pertemuan dengan MDA, di kantor MDA Provinsi  Bali.

Penyarikan Agung MDA, Ketut Sumartha saat pertemuan, jelas Patria, memaparkan langkah-langkah pembuatan pararem di desa-desa setempat. “Menurut Penyarikan Agung, proses pembuatan pararem di desa-desa kurang memadai. Hal ini disebabkan karena masyarakat mulai tidak memperhatikan penyebab dari berhubungan seks beresiko (Pergaulan bebas) serta akibat yang ditimbulkan,”katanya.

Sumartha pun saat itu, ungkap Gung Patria, menyarankan agar KPAP Bali, untuk melakukan pelatihan kepada prajuru adat di setiap desa. “Apabila di desa masing-masing ada salah satu warga yang terjangkit agar prajuru bisa memberi pemahaman dan edukasi  kepada masyarakat setempat untuk menghindari adanya diskriminasi, “tuturnya.***

Reporter : Ni Made Yuliati KPA Provinsi Bali

Editor   :  Yuniambara, KPA Provinsi Bali