Maksimalkan Pencegahan AIDS di Bali, Surat Revitalisasi KDPA Disebar Ke Kabupaten/Kota di Bali

Denpasar, AIDSBALI.ORG “Saat ini Kita sedang melakukan pengedaran Surat Revitalisasi Kader Desa Peduli AIDS (KDPA) dan membentuk lembaga ini bagi Desa yang belum memilikinya ke semua Bupati/Walikota se-Bali. Peredaran surat ini agak terlambat, karena 3 hal, yaitu Pengalihan Anggaran semua OPD termasuk KPA Provinsi Bali, Kaderisasi Kepala Sekretariat, dan adanya Pandemi Covid-19, ”kata Kepala Sekretariat KPA Provinsi Bali yang baru, AA Ngurah Patria Nugraha,S.Sos, saat diwawancarai AIDSBALI via telp di ruang kerjanya, Selasa, 4 Agustus 2020.

AA Ngurah Patria Nugraha yang akrab dipanggil Gung Patria mengungkapkan, setelah terbitnya surat revitalisasi dan Pembentukan KDPA ini, rencana awalnya adalah melakukan sosialisasi dan advokasi ke-9 Kab/Kota di Bali. “Kita sudah siapkan anggaran untuk kegiatan tersebut. Akan tetapi, rencana itu dibatalkan, karena ada Surat Sekda terkait Pengalihan anggaran pada semua OPD.  Hal itulah yang menyebabkan kegiatan kita tertunda. Surat permakluman sudah kita siapkan, dan saat ini, kita sudah mengedarkan Surat tersebut secara bertahap ke semua Bupati dan Walikota se-Bali,”katanya.

AA Ngurah Patria Nugraha, S.Sos Kepala Sekretariat KPA Provinsi Bali

Gung Patria menuturkan, dari sisi isi surat Revitalisasi dan Pembentukan KDPA yang baru, terdapat beberapa perbedaan dengan sebelumnya. Dimana ada tambahan tentang anggaran yang digunakan untuk menggerakkan KDPA tersebut di pelosok Desa.

Ia juga mengatakan, Surat tambahan serta Surat Revitalisasi maupun Pembentukan KDPA yang ditandatangani Sekda Provinsi Bali tersebut, kemarin sudah diterima Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan  Kabupaten Jembrana. “Selanjutnya akan disebar lagi ke semua Kabupaten/Kota yang belum menerimanya,”katanya.

Gung Patria pun menuturkan kronologis terbitnya Revitalisasi KDPA dan Pembentukan KDPA bagi Desa yang belum membentuk.

Untuk mempercepat terealisasinya Program Penanggulangan AIDS ke pelosok Desa yang ada di Bali, maka Gubernur Bali yang saat itu dijabat Made Mangku Pastika mengeluarkan surat permintaan kepada Bupati/Walikota melalui Nomor surat : 443/1311/B.Kesra, tanggal 23 Pebruari 2010 untuk membentuk KDPA.

Dimana susunan organisasi Kader Desa Peduli AIDS, dimana susunannya adalah Pembinanya Kepala Desa/Perbekel/Lurah, Ketua adalah Bendesa Adat/Tokoh Masyarakat, Sekretaris Staf Desa, Bendahara adalah Sekaa Teruna-teruni atau PKK dan Anggota Masyarakat Desa Pakraman.

“Perlu diketahui bersama, Kader  Desa  Peduli  AIDS merupakan salah satu program  yang  dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Bali adalah salah satu pulau yang erat dengan kegiatan sosial terutama di banjar, jadi merupakan moment yang pas apabila KPA mengambil  program yang berkaitan dengan kader yang ada,”katanya

Pelaksanaan revitalisasi KDPA, ungkap Gung Patria, dilakukan pada 31 Juli 2019, melalui pertemuan koordinasi  dengan desa kelurahan dan desa adat seputaran Denpasar, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita).

Dari hasil pertemuan ini diperoleh  masukan  para Perbekel/Lurah/Bendesa bahwa Surat Edaran Nomor 443/1311/B.Kesra perlu direvitalisasi, mengingat terjadi kesimpangsiuran wewenang di desa. “Setelah pertemuan ini telah dirancang Lokakarya Forum Kader Desa Peduli AIDS yang khusus membahas revitalisasi Surat Edaran KDPA Ini yang telah dilaksanakan tanggal 4-5 September 2019 di Gedung BPSDM, Jln Hayam Wuruk Denpasar,”katanya.

Dalam lokakarya ini, papar Gung Patria, diperoleh  masukan dari peserta yang hadir Lokakarya bahwa perlu dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh semua peserta yang akan diserahkan ke Gubernur Bali. Disamping itu dalam lokakarya ini semua peserta ikut berpartisifasi menyempurnakan draf Surat KDPA menjadi Surat KDPA seperti sekarang, dengan Nomor : 443/252/XII/KPA/2019 tanggal 12 Desember 2019,  ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra.***

Reporter : Ni Made Yuliati, SE KPA Provinsi Bali

Editor : Yuniambara, SIP KPA Provinsi Bali