Minimalisir Stigma & Diskriminasi PONCI ODHA, Fokal Poin OPSI Bali Gelar Diskusi

DENPASAR, AIDSBALI.ORG. Untuk Meminimalisir Stigma dan Diskriminasi bagi Populasi Kunci (PONCI) dan Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA), Fokal Poin Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) Bali  melaksanakan kegiatan diskusi dengan jejaring, di KPA Provinsi Bali, Senin, 12 Oktober 2020

Koordinator Fokal Poin OPSI Bali, Komang Sumartini memberikan pandangan terkait banyaknya stigma dan diskriminasi yang terjadi pada Ponci dan ODHA di Bali

Koordinator Fokal Poin OPSI Bali, Komang Sumartini mengatakan, tujuan kegiatan tersebut adalah mendukung pengembangan kebijakan dan regulasi serta peraturan yang berhubungan dengan penciptaan lingkungan kondusif. Juga merupakan proses advokasi terhadap permasalahan di wilayah tertentu terkait pekerja seks serta populasi kunci secara umum.

Acara tersebut berlangsung dari pukul 10.00 Wita – 13.00 Wita dan diikuti oleh 10 orang peserta, masing-masing berasal dari KPA Provinsi Bali, LBH Bali, LBH APIK, OPSI Bali, Kelompok Jurnalis Peduli AIDS Bali, Yayasan Kerti Praja, IPPI Bali, KALPELATA Bali, Paralegal serta Fokal Poin sendiri.

Pada akhir acara diskusi. Drs Yahya Anshori, M.Si dari KPA Provinsi Bali, menyimpulkan hasil  diskusi yaitu, Secara umum telah terjadi harmonisasi Perda Penanggulangan HIV-AIDS di Bali dengan perda Keamanan dan Ketertiban di pelosok Bali. Selain itu, lanjut Yahya Anshori, stigma masih muncul di lapangan berupa stigma sosial terkait status ODHA, stigma sosial terkait lokasi, stigma terhadap Nyiramang Layon di beberapa wilayah Bali dan stigma sosial terhadap pekerjaan yang dilakukan populasi kunci.

Untuk mengantiusipasi hal tersebut, jelas Yahya Anshori, maka perlu dilakukan Edukasi Intensif di lapangan sesuai dengan masalah yang dihadapi secara riil, mengaktifkan Tim advokasi untuk mendorong pemecahan masalah tersebut serta salah satu upaya mereduksi stigma tersebut adalah dengan mensosialisasikan perda No 4 tahun 2019 tentang Desa Pakraman

Sebelumnya, Yahya Anshori membuka acara dengan membedah isi Perda No 3 Tahun 2006 tentang HIV-AIDS serta Perda Tentang Keamanan dan Ketertiban di Bali. “Sampai saat ini kedua perda tersebut sudah menyesuaikan satu sama lainnya,”katanya. Hal itu dipertegas oleh Dewa Suyetna dari Yayasan Kerti Praja. “Sampai saat ini, antar Perda No 3 Tahun 2006 dengan Perda yang terkeit Keamanan dan Ketertiban tidak bertentangan sama sekali,”katanya.

Koordinator Fokal Poin Bali. Komang Sumartini, menyinggung terkait penerimaan dalam dunia kerja. Dimana masih ada diskriminasi terhadap para Pekerja Seks di lapangan. Menanggapi hal tersebut, Christian Supriyadinata dari Yayasan Kalpelata mengungkapkan, semua bidang pekerjaan pasti sudah mempertimbangkan berbagai sudut ketika menerima karyawan. “Kita tidak bisa mengintervensi mereka semua. Itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka semua,”katanya.

Di sisi lain, Risma dari OPSI mengungkapkan, ada beberapa kos-kosan yang sangat selektif dalam menerima pengontrak. “Pemilik Kos-kosan memang sengaja membuat aturan untuk membatasi pengontrak. Sehingga kita sangat kesulitan di lapangan. Terutama bagi populasi kunci, serta mereka yang terpapar HIV-AIDS,”ungkap Risma.

Dewa Suyetna pun menjawab dengan tenang. “Tuan rumah suatu kos-kosan memang tidak sembarangan menerima pengontrak. Mereka selalu membuat aturan khusus, agar keamanan mereka tetap terjamin. Dan itu adalah hak mereka. Tentunya itu tidak menyalahi aturan yang berlaku,” jawab Dewa Suyetna. Trius dari IPPI Bali menambahkan, karena masih ada stigma, maka sosialisasi ke banjar-banjar sangat penting dilakukan.

Sementara Putri Stuti dari Paralegal mengungkapkan, ada beberapa hal yang harus dilakukan teman-teman komunitas apabila ingin diterima mengontrak sebuah rumah, yaitu harus ada keterbukaan masing-masing, terkait menerima tamu ataupun yang lainnya.

Sedangkan, Trius dari IPPI Bali mengatakan, saat ini di lapangan masih ada perbedaan antara yang meninggal karena HIV-AIDS dengan yang tidak dengan HIV-AIDS. Mereka membedakan karena yang meninggal HIV-AIDS, semua diharapkan menggunakan sarung tangan dan APD. Yang meninggal biasa, justru tidak.

Menanggapi hal tersebut, Dewa Suyetna menegaskan, khusus untuk wilayah Denpasar, dirinya sudah melaksanakan sosialisasi tentang tata cara nyiramang layon secara keseluruhan. Yang memasukkan bahwa penanganan nyiramang layon dilakukan sama, antara yang meninggal dengan HIV-AIDS dan yang meninggal biasa, baru diterapkan sepenuhnya di wilayah Abian Kapas tengah. “Saya salut dengan Prajuru Adat Desa Abiankapas Tengah. Mereka memasukkan tata cara nyiramang layon dengan perlakukan sama tersebut di awig-awignya,”kata Dewa Suyetna. Dan Putri Stuti menambahkan, aktivitas menyamakan tata cara nyiramang layon dengan menggunakan sarung tangan juga dilakukan Krama Desa di wilayah Dalung Kabupaten Badung.***TIM Website KPA Bali